He he ... ada juga yang mau mencalonkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden RI tahun 2009 - 2014. Adalah DPD Golkar Lampung yang mencalonkannya, dan merekomendasikan ke tingkat nasional. Wah kalau ini benar terjadi, maka kemungkinan di tahun 2009, Jusuf Kalla akan bersaing dengan SBY untuk memperebutkan kursi RI 1.

Kans yang bagus buat JK
Menurut saya, JK ini memang sangat pintar bermain bisnis dan politik. Dulu, pada saat terakhir konvensi Golkar, Jusuf Kalla keluar dari konvensi dan malah memilih bergabung dengan SBY untuk menjadi wakil presidennya. Banyak sebenarnya yang memilih SBY sebagai presiden, tetapi tidak JK sebagai wakil presidennya.

Pada masa pemerintahan SBY pula, JK kembali melaksanakan manuvernya dengan mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. Usaha ini berhasil dan menyingkirkan Akbar Tanjung dari kursi kepemimpinan Golkar selama ini. Hal ini makin memperkuat posisi JK di mata SBY, karena dengan JK sebagai ketua umum Golkar, dapat meredam suara Fraksi Partai Golkar yang selama ini oposisi terhadap pemerintah. Dengan JK duduk di kursi ketua, maka suara Golkar menjadi beralih menjadi mendukung pemerintah. Apalagi Golkar masih tertinggi di parlemen (sekitar 20%), meskipun tidak setinggi jaman Pak Harto. Dengan Golkar di genggaman JK, maka oposisi terakhir di parlemen tinggal PDI-P.

Ternyata dalam masa pemerintahan SBY pula, JK banyak mengambil peranan penting, sehingga seolah2 bersaing dengan SBY. Sementara SBY sendiri lebih banyak diam dalam mengambil keputusan, dan JK yang banyak bermain dengan keputusan2-nya sendiri yang kadang kontroversial. Di sini kelihatannya memang JK mau mengambil alih SBY, meskipun SBY sendiri menepis ketidaksinkronan tersebut. Beberapa pihak menuding JK-lah yang menyebabkan pemerintah dan kabinet tidak kompak, karena ada "dua matahari kembar" di pemerintahan. Bahkan ada yang menyarankan, kalau ada yang perlu dipecat, maka JK-lah yang harus dipecat dari kursi wakil presiden.

Banyak yang berusaha untuk menahan diri untuk tidak mendemo presiden SBY dan menurunkannya seperti pada masa Suharto dan Abdurrahman Wahid, dengan alasan bahwa turunnya SBY akan digantikan oleh JK yang lebih "kejam" dan tidak berperasaan (kebijakan pencabutan subsidi BBM ditengarai merupakan usulan dari JK yang businessman). Sebuah logika politik yang keliru, karena sejak pemilu 2004, presiden dan wakil presiden adalah satu paket. Jadi turunnya presiden bukan berarti digantikan oleh wapresnya seperti jaman Gus Dur dan Mbak Mega, tapi ya turun dua2-nya dan dilakukan pemilu lagi.

Demikian juga, tidak mungkin menurunkan JK sebagai wapres begitu saja. Kalau JK turun, maka SBY juga harus turun, dan kemudian dilakukan pemilu lagi untuk memilih presiden dan wakilnya.

Beberapa hal yang perlu dicermati, jika JK jadi calon presiden
1. Akan jadi pertarungan seru antara presiden dengan wapresnya. Menurut saya, SBY masih favorit, sementara JK lebih banyak dominan di luar jawa.
2. JK sendiri kelihatannya kuat dengan mesin politiknya, Golkar, yang menurut saya juga masih kuat mendorong sampai tahun 2009, malah mungkin bisa naik, kalau masyarakat terkena pengaruh sentimen dan nostalgia masa lama, di mana masa Golkar memimpin dianggap sebagai masa kejayaan bangsa, ekonomi baik, sandang pangan murah. Namun di sisi lain, adalah apakah pemilihan rakyat pada Golkar berarti rakyat juga memilih calon presiden dari Golkar juga? Menurut saya belum tentu. Pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa capres dari Golkar berhasil dikalahkan oleh capres dari partai kecil, Partai Demokrat, meskipun Golkar memenangi pemilu.
3. Apakah Golkar tidak punya calon lain, mengingat usia JK yang sudah tua? Well, menurut saya ini juga dilema pada partai lain. Partai Demokrat masih mending, karena SBY masih lebih muda, masih bisa punya kans untuk terpilih sekali lagi, meskipun setelah SBY, juga dikhawatirkan siapa penerusnya. PDI-P diperkirakan akan mengusung Bu Mega lagi (well, you know lah). PKB mungkin mengusung Gus Dur, mungkin juga tidak. Apakah Pak Amien akan kembali dengan PAN? Bagaimana dengan PKS? Apakah Pak Hidayat atau Tifatul yang naik jadi presiden, atau Pak Didin lagi? Secara garis besar, tiap partai punya krisis kepemimpinan. Seakan tokoh partai/pemimpin partai itulah yang harus dicalonkan jadi calon presiden. Sementara ada semacam aturan, bahwa yang cocok jadi presiden adalah orang yang berpengalaman (makanya Pak Harto jadi presiden berkali2 :) ).

Anyway, langkah yang bagus buat Pak JK. Kita tunggu saja, apakah di 2009 Golkar akan mencalonkan JK menjadi presiden, ataukah Wiranto lagi, atau tokoh lain? Kita lihat saja.

==

http://www.gatra.com/artikel.php?id=99057

DPD Golkar Lampung Tetapkan Jusuf Kalla Capres 2009-2014

Jakarta, 1 November 2006 15:54
Meski Dewan Pimpinan Pusat Golkar belum secara resmi menetapkan calon presiden (capres) untuk Pemilu 2009, namun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Lampung sudah menetapkan Jusuf Kalla sebagai capres tunggal.

Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie, Rabu (1/11), menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Lampung, Senin malam (30 /10).

Rapat pleno sepakat untuk tidak melakukan konvensi dan menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon tunggal presiden 2009-2014.

Rapat pleno tersebut dihadiri seluruh pengurus dari kabupaten/kota se-Lampung serta seluruh anggota DPRD dan fraksi kabupaten/kota se-Lampung.

Selain menetapkan Jusuf Kalla sebagai capres tunggal dari Golkar, rapat pleno juga mengevaluasi dukungan Golkar Lampung kepada pemerintah.

Alzier Dianis Thabranie mengatakan keputusan mencabut dukungan ini ditetapkan menyusul tidak adanya ketegasan dalam menyikapi konflik politik di daerah tersebut.

Pada Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar di Jakarta tahun 2005, 32 DPD Partai Golkar se-Indonesia mendesak Presiden untuk menunjuk caretaker, setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pemilihan dan penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung H. Sjachroeddin ZP-Sjamsuria Ryacudu.

Presiden sebenarnya sudah pernah berjanji untuk menuntaskan konflik Lampung. Janji itu dikemukakannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang kebetulan menjabat sebagai wakil presiden.

Hasil rapat pleno DPD Lampung itu akan dibawa dalam Rapim II Partai Golkar pertengahan November 2006 di Jakarta.

"Kita yakin, keputusan rapat pleno DPD Golkar Lampung ini akan diterima dan ditindaklanjuti peserta rapim. Apalagi rapim merupakan rapat tertinggi setelah musyawarah nasional," kata Alzier.